Memapas Senjang di Tapal Batas

Mengurus pekarangan rumah selalu lebih rumit dibanding mempercantik ruang tengah. Selain sulit dijangkau, daya tarik pekarangan rumah juga tidak sepopuler ruang tengah. Tiada tuan rumah yang sudi menjamu tamunya di pekarangan. Itulah mengapa, rupa-rupa karya seni dan pajangan terbaik selalu diletakkan di ruang tengah, bukan di pekarangan.

Padahal, peran pekarangan rumah tidak bisa dipandang sebelah mata. Di mata petandang, ia laksana cermin yang merefleksikan kepribadian Sang Tuan Rumah. Jikalau banyak sampah dan kotoran, maka hasrat bertamu akan terancam buyar. Sebaliknya pun demikian. Tatkala ditanami beragam bunga yang indah dan cantik, mata siapa pula yang tidak akan melirik?

Hanya saja, mempercantik pekarangan rumah tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau asal-asalan. Dibutuhkan tiga perkara, yakni kegigihan, keuletan, dan kesabaran. Apalagi ketika “rumah” itu bernama Indonesia—negara dengan “pekarangan rumah” terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada.

***

Sejak zaman penjajahan dulu, pembangunan Nusantara memang selalu dimulai dan difokuskan pada “ruang tengah” bernama pulau Jawa. Dengan bertumpu pada Batavia sebagai titik pusat pemerintahan dan ekonomi, Belanda membangun berbagai infrastruktur dasar yang diperlukan. Sebut saja pelabuhan, stasiun, ataupun bandar udara.

Diskursus ini kemudian berlanjut dan dipraktikkan pada awal masa kemerdekaan. Apalagi ketika memasuki masa Orde Baru, pembangunan bernuansa Jawa sentris menjadi sangat lekat dan dilakukan secara lebih masif. Cara ini terus berlangsung hingga awal periode reformasi.

Alhasil, buah pembangunan itu terhampar rata di sekujur pulau Jawa. Mulai dari gedung pencakar langit, jalan tol berkilo-kilometer, pusat perbelanjaan megah, hingga segudang fasilitas modern, dapat dengan mudah kita temui di pulau seluas 128,29 ribu km² ini.

Seperti kata pepatah, di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Penyebaran penduduk pun terkonsentrasi dari Ujung Kulon hingga Banyuwangi. Badan Pusat Statistik (2015) menyebutkan ada sekitar 145 juta jiwa penduduk, atau lebih dari setengah total jumlah penduduk Indonesia, yang bermukim di tanah Jawa.

Terpusatnya pembangunan di pulau Jawa, tentu membawa dampak bagi daerah lainnya. “Pekarangan rumah” berupa daerah perbatasan seringkali terabaikan. Buktinya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara daerah tengah dan pinggiran menjadi sangat jomplang. Mari kita cermati grafik di bawah ini.

Nilai IPM daerah perbatasan seperti Papua (60,06), Papua Barat (63,74), Nusa Tenggara Timur (64,39), dan Sulawesi Barat (65,10) berada jauh di bawah nilai rata-rata IPM secara nasional (71,39). Dibandingkan dengan ibukota Jakarta (80,06), nilai IPM daerah perbatasan ibarat langit dan bumi. Jauh sekali!

Padahal, sumber kekayaan alam Indonesia sejatinya terletak di “pekarangan rumah”. Papua, misalnya. Daerah yang dulunya dikenal dengan nama Irian Jaya itu dianugerahi komoditas logam yang melimpah, lahan sawit yang subur, hingga deretan hutan hujan yang lebat. Sayangnya, berbagai kekayaan alam tadi belum bisa diejawantahkan dalam pembangunan yang mumpuni, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas pendukung, maupun kualitas sumber daya manusia.

Bila kita mau belajar dari sejarah, peran daerah perbatasan sebenarnya sangat vital. Taruhannya juga tidak main-main, yakni kedaulatan bangsa. Sebagai contoh, mari kita tengok kisah sengketa pulau Sipadan dan Ligitan beberapa tahun silam.

Kala itu, kita harus merelakan dua pulau yang berada di selat Makassar tersebut berpisah dari pangkuan Ibu Pertiwi. Tepat pada 17 Desember 2002, International Court of Justice (ICJ) memutuskan Sipadan dan Ligitan resmi menjadi daerah teritorial Malaysia. Salah satu alasannya sangat sederhana. Ringgit lebih banyak digunakan untuk transaksi ekonomi penduduknya ketimbang Rupiah.

Cerita Sipadan dan Ligitan sontak menjadi tamparan keras bagi kita semua. Analogi yang dipilih hakim ICJ sangat jelas: semakin tinggi tingkat kepercayaan daerah terhadap suatu mata uang, semakin tinggi pula campur tangan Sang Pemilik mata uang terhadap pembangunan daerah tersebut. Dengan kata lain, kita tidak cukup serius menyatukan dan mempersatukan “pekarangan rumah” NKRI.

Tentu saja, ke depan kita tidak boleh alpa lagi. Pembangunan daerah perbatasan harus menjadi prioritas bangsa ini. Jangan karena terus-menerus tertinggal, pekarangan rumah yang lengkap dan asri terpaksa harus berpisah atau memisahkan diri. Gelora itu mesti kita patri dalam hati seraya meresapi makna semboyan yang sudah tidak asing lagi di telinga: “NKRI harga mati!”

Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan upaya yang serius dalam membangun daerah perbatasan. Ini terbukti dari diberlakukannya PP Nomor 78/2014 yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Perpres Nomor 131/2015.

Dari sana, kita bisa mengetahui 6 kriteria daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang menjadi acuan pemerintah. Mereka adalah (i) perekonomian masyarakat; (ii) sumber daya manusia; (iii) sarana dan prasarana; (iv) keuangan daerah; (v) aksesibilitas; dan (vi) karakteristik daerah.

Hasilnya, ada 122 kabupaten yang tersebar di 24 provinsi yang masuk kategori daerah tertinggal. Dari jumlah tersebut, 94 kabupaten (77,05 persen) di antaranya berasal dari wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yakni Papua, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Bila diteliti lebih dalam, Papua tercatat sebagai provinsi penyumbang daerah tertinggal terbanyak, yaitu 26 kabupaten (21,31 persen).

Sajian data tersebut memberi rambu-rambu yang jelas untuk menentukan arah percepatan pembangunan di daerah 3T. Memapas tingginya kesenjangan di KTI, khususnya Papua, harus menjadi daftar lakon (to-do-list) nomor satu apabila bangsa ini ingin maju. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab melakukannya?

Dalam membangun suatu bangsa, tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Ada peranan atau kedudukan pihak swasta dan masyarakat yang juga tidak kalah penting. Sebab dalam memacu putaran roda ekonomi riil, korporasi dan individu masyarakat justru merupakan pemegang kendali yang sebenarnya.

Lantas, bagaimana cara yang paling tepat dalam membangun daerah tertinggal? Langkah pertama adalah menciptakan pusat ekonomi baru yang bersinergi dengan kearifan lokal. Artinya, teknologi, keahlian, investasi, dan sumber daya yang diangkut dari luar daerah tertinggal, mesti bersatu-padu dengan tenaga kerja lokal. Supaya kualitas sumber daya manusia yang tadinya terbelakang, bisa turut maju dan berkembang.

Langkah selanjutnya adalah memastikan hasil pembangunan tetap bercokol di daerah asal. Tatkala pusat ekonomi sudah dibangun, manisnya perasan madu pembangunan harus menetes di sekitarnya. Jangan diangkut semua. Mesti ada yang tersisa, baik berupa pendapatan daerah, infrastruktur penunjang, bantuan sosial, pendidikan, maupun sarana dan prasarana umum.

Terakhir, menjaga kesinambungan. Bila kedua langkah di atas dilakukan secara konsisten, maka penanggalan status daerah tertinggal hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebab pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, listrik, pelabuhan, dan bandar udara akan terlaksana sejalan dengan kebutuhan warganya.

Mencontoh kesuksesan adalah cara tercepat membangun daerah tertinggal. Jika ingin belajar bagaimana cara swasta membangun daerah tertinggal, maka contohlah cara KORINDO dalam menjalankan usahanya.

KORINDO adalah korporasi yang bergerak di bidang sumber daya alam, yang seluruh sahamnya dikuasai oleh putra-putri bangsa. Sejak berdiri pada 1969, lini bisnis KORINDO terus berkembang dengan pesat.

Produk yang dihasilkan pun menjadi beragam, mulai dari kayu lapis (1979), kertas (1984), perkebunan kayu (1993), dan perkebunan kelapa sawit (1995). Pundi-pundi devisa hasil ekspor terus mengalir untuk Negeri Tercinta, lantaran produk KORINDO telah menembus pasar Amerika, Eropa, dan Asia.

Eksplorasi sumber daya alam Nusantara dilakukan KORINDO di beberapa daerah tertinggal, seperti Buru dan Halmahera di Maluku, serta Merauke dan Boven Digul di Papua. Pada setiap daerah yang dieksplorasi, KORINDO berkomitmen untuk berkembang bersama-sama dengan masyarakat lokal.

Komitmen tersebut tercermin dari visi dan ketiga misi yang diusungnya. Sebagai contoh, mari kita cermati misi kedua yang berbunyi, “Membangun kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas, dan juga partisipasi aktif masyarakat lokal dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup mereka”. Jelas, uraian misi itu merupakan sebuah nilai luhur yang mesti dicontoh oleh korporasi lainnya dalam memutar roda bisnis di daerah tertinggal.

Nah, sebelum mengulas tindakan nyata apa saja yang dilakukan KORINDO dalam membangun daerah perbatasan, ada baiknya kita berkenalan dengan korporasi yang memiliki lebih dari 30 anak perusahaan ini. Agar lebih nikmat dan nyaman, profil singkat KORINDO saya sajikan melalui video berikut ini.

Dalam menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, KORINDO memiliki program pembangunan masyarakat berkelanjutan yang diberi nama Corporate Social Responsibility (CSR). Bukan sekadar program CSR biasa, sebab seluruh elemen kehidupan bermasyarakat bersatu-padu menjadi pilarnya, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur.

KORINDO menyadari bahwa kunci utama pembangunan daerah tertinggal ada di bidang pendidikan. Itulah mengapa, KORINDO banyak melakukan upaya meningkatkan kualitas sumber daya anak Papua melalui berbagai hal. Mulai dari pembangunan sekolah, beasiswa pendidikan, bantuan operasional, hingga tambahan honor bagi guru penunjang.

Yang paling unik dan menarik, para siswa di Desa Asiki tak perlu bersusah payah menerjang hutan dan kubangan tatkala berangkat ke sekolah. Sebab, kini sudah ada 25 unit bus yang siap mengantar mereka mengejar cita-cita. Selain itu, KORINDO juga menyediakan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) bagi siswa SMA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Untuk menjaga kesehatan masyarakat Asiki dan sekitarnya, sejak 1994 KORINDO telah mendirikan Klinik Asiki. Pada perkembangannya, klinik ini terus dipercantik dan diperluas. Sekarang, bangunan klinik yang terletak di Distrik Jair ini memiliki luas 1.270 m² yang berdiri gagah di atas lahan seluas 2.929 m².

Bukan hanya luasnya saja, jenis dan kualitas layanannya juga terus ditingkatkan. Peserta BPJS Kesehatan sudah bisa difasilitasi. Pelayanan kesehatan yang disediakan juga terbilang lengkap, mulai dari dokter umum, unit gawat darurat, hingga ruang bersalin dan rawat bayi. Jangkauan pemeriksaan kesehatan juga turut diperluas dengan klinik keliling (mobile service) yang sudah hadir di 6 desa di sekitar Distrik Jair.

Bangun perbatasan jadi terasnya Indonesia. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh KORINDO kepada dunia ketika berbicara mengenai CSR di bidang ekonomi dan infrastruktur. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, KORINDO telah menyerap tidak kurang dari 10.000 tenaga kerja asal Papua. Kebijakan ini tentu akan membuat taraf hidup masyarakat meningkat, pengangguran berkurang, dan produktivitas penduduk kalangan usia produktif semakin optimal.

Kontribusi KORINDO bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak bisa dipandang sebelah mata. KORINDO tercatat sebagai korporasi pembayar pajak terbesar bagi Kabupaten Merauke (30 persen dari total penerimaan pajak daerah) dan Boven Digul (50 persen). Lewat penerimaan pajak ini, pemerintah daerah bisa lebih leluasa dalam membangun daerahnya.

Di bidang infrastruktur, KORINDO menjadi salah satu perusahaan pertama yang mengembangkan jalan Trans Papua. Jalan lintas provinsi sepanjang lebih dari 4.300 kilometer yang dirintis pada masa pemerintahan Joko Widodo ini, terbentang luas melewati area perkebunan kelapa sawit milik KORINDO.

Baru-baru ini, KORINDO juga turut membangun Jembatan Kali Tortora yang berada di Desa Prabu-Asiki. Jembatan ini bukanlah jembatan biasa, sebab inilah satu-satunya prasarana yang menghubungkan antara Kampung Aiwat dan wilayah lainnya di Distrik Jair dan Subur. Konektivitas dan aktivitas ekonomi di antara wilayah tersebut sangat bergantung pada jembatan sepanjang 15 meter ini.

Semula, Jembatan Kali Tortora hanya beralaskan kayu. Karena dimakan usia, jembatan ini lambat laun mulai mengalami kerusakan. Khawatir semakin parah, PT Korindo Abadi, salah satu anak perusahaan KORINDO Group, segera membeton jembatan ini. Kini, warga Prabu-Asiki bisa bernapas lebih lega dan tersenyum ceria.

Terakhir, di bidang lingkungan, KORINDO membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) ramah lingkungan di Wapeko, Merauke. Semburan daya listrik yang dihasilkan mencapai 10 MW. Cukup untuk memasok listrik ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah Salor.

Lantas, mengapa disebut ramah lingkungan? Karena di sekeliling area PLTBm seluas 7.200 Ha ini ditanami tumbuhan Jabon dan Ecalyptus. Nantinya, kedua jenis tumbuhan itu akan menjadi bahan baku untuk menghasilkan tenaga listrik yang ramah lingkungan. Ini sesuai dengan cita-cita kita bersama yang ingin memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara lebih optimal.

Untuk mengetahui kilas balik program CSR yang dilakukan KORINDO sepanjang 2018, silakan tonton video di bawah ini.

Apa yang dilakukan oleh KORINDO seharusnya bisa membuka mata kita semua. Kesenjangan yang begitu kentara di antara daerah perbatasan dan pulau Jawa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, saudara kita di tepian sana memiliki hak yang sama untuk menikmati buah pembangunan bangsa. Jangan lagi ada yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan.

KORINDO juga membuktikan bahwa sinergi antara swasta, pemerintah, dan masyarakat lokal adalah kunci dalam membangun daerah tertinggal. Tidak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa. Biarkan pembangunan mengalir secara alami tanpa dipaksa. Pelan-pelan saja, asalkan tetap berada pada jalur berkelanjutan dan berkesinambungan.

Sekarang, mari kita sedikit berandai-andai. Seumpama semua perusahaan eksplorasi sumber daya alam di Nusantara mencontoh KORINDO, maka kita patut optimis. Kesenjangan di tapal batas, cepat atau lambat, akan semakin terpapas. Sumber daya manusia Indonesia semakin unggul, merata, dan berkeadilan. Persis seperti butir kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, inilah harapan kita bersama. Harapan para pendiri bangsa, pengisi kemerdekaan, hingga kita yang hidup pada zaman sekarang. Sebab kita ingin Indonesia yang dititipkan pada anak-cucu kita kelak, adalah Indonesia dengan “pekarangan rumah” terbaik di dunia, yang tidak kalah megah dengan “ruang tengahnya”. Itu saja.

***

Artikel ini diikutsertakan dalam KORINDO Blog Competition yang diselenggarakan oleh KORINDO. Tautan artikel ini telah disebarkan melalui akun Instagram, Facebook, dan Linkedin pribadi milik penulis.

Setiap gambar yang ditampilkan dalam artikel ini diolah secara mandiri oleh penulis. Seluruh sumber foto telah dicantumkan pada masing-masing gambar. Sedangkan video bersumber dari YouTube channel milik KORINDO Group.

BPS. 2019. Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2018 (Metode Baru). [daring] (https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211, diakses tanggal 10 Mei 2019).

Kementerian PPN/Bappenas. 2016. Laporan Akhir Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Mendukung PP No.78 Tahun 2014 dan Perpres No.131 Tahun 2015. Jakarta: Bappenas.

Korindo. 2018. KORINDO CSR Report 2017: Continuosly working for a better society. Jakarta: Korindo.

Korindo. 2018. KORINDO Papua Bangun Jembatan untuk Masyarakat Pedalaman. [daring] (https://www.korindo.co.id/korindo-papua-bangun-jembatan-untuk-masyarakat-pedalaman/?lang=id, diakses tanggal 9 Mei 2019).

Korindo. 2019. Bangun Perbatasan Jadi Terasnya Indonesia. [daring] (https://korindonews.com/border-building-to-becomes-a-terrace-of-indonesia/?lang=id, diakses tanggal 9 Mei 2019).

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015—2019. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.