Dari Miangas Hingga Ibukota, Ini Peran Transportasi Bagi Pembangunan Bangsa

Manusia pada dasarnya ialah makhluk kinestesis. Kita harus terus bergerak bila ingin maju dan berkembang. Dalam konteks yang lebih luas, kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada mobilitas penduduknya. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi kunci pemerataan pembangunan bangsa.

***

Indonesia adalah negara besar. Sangat besar malah. Tidak ada satu pun negara di dunia yang punya lebih dari 17 ribu pulau, selain Indonesia. Di satu sisi, kebesaran itu patut kita syukuri. Beragam kekayaan alam terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas. Menjadi sumber rezeki bagi siapa pun anak bangsa yang berdiri di atasnya.

Koes Plus, grup musik kenamaan pada era 70-an, bahkan menyebut tanah kita adalah tanah surga. Sebegitu suburnya sampai-sampai tongkat kayu dan batu bila ditanam pasti tumbuh jadi tanaman. Saya yakin kita semua pasti hafal liriknya. Tak bisa dinafikan, tembang Kolam Susu ialah sekelumit bukti bahwa negeri kita memang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah oleh Tuhan Yang Mahakuasa.

Namun pada sisi lain, situasi itu juga menjadi tantangan bagi pemerataan pembangunan bangsa. Sebab kita tahu, sejak era penjajahan dahulu ekonomi Nusantara terpusat pada tanah Jawa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini menyatakan pangsa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau Jawa sekitar 60 persen dari nasional. Artinya, lebih dari setengah ekonomi Tanah Air ditopang oleh pulau Jawa.

Untuk mengalirkan capaian ekonomi dari pulau Jawa hingga ke seluruh daerah di Nusantara, mau tidak mau dibutuhkan interaksi antarpelaku ekonomi. Hanya saja, menjalin konektivitas antardaerah, antarpulau, antarkota bahkan antarkecamatan, tidak semudah membalik telapak tangan.

Membangun gedung sekolah di pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, misalnya. Dibutuhkan semen, kayu, genting, dan rupa-rupa bahan bangunan lainnya. Sementara kita tahu, di Miangas—pulau paling utara di Indonesia dan berbatasan langsung dengan Filipina itu—tidak ada industri bahan bangunan.

Maklum saja, jumlah penduduk pulau Miangas hanya sekitar 678 jiwa. Sehari-hari, mayoritas warga yang mendiami pulau berukuran 3,15 km² itu mengais rezeki sebagai nelayan. Jangan tanya soal bahan bangunan. Mereka hanya tahu kapan laut surut dan bilamana laut pasang. Oleh karena itu, material pembangunan gedung sekolah wajib didatangkan dari daerah lain.

Nah, untuk mendatangkan bahan bangunan ke Miangas, dibutuhkan infrastruktur dan moda transportasi yang memadai. Jika tidak, anak-anak Miangas tidak bisa bersekolah dengan baik, sebaik mereka yang berada di pulau Jawa. Akibatnya, pembangunan di sana tidak akan maju dan semakin jauh tertinggal.

Untung saja, Pemerintah tidak tinggal diam. Pada 12 Maret 2017, bandara Miangas resmi beroperasi setelah lima tahun dibangun. Dengan nilai proyek sekitar Rp275 miliar, bandara ini menjadi tumpuan sekaligus sumber pemerataan pembangunan di Miangas.

Selain aliran barang yang lebih lancar, pembangunan bandara anyar membuka sumber ekonomi baru bagi warga Miangas. Belum lama ini, satu-dua rumah makan lokal dikabarkan mulai beroperasi, menjajakan ikan bakar bumbu rica bagi pelancong yang berani menjejakkan kaki ke daerah perbatasan. Hasil laut yang semula dijual mentah, kini diolah dan diberi nilai tambah. Artinya, kapasitas ekonomi warga Miangas perlahan mulai meningkat.

Ya, beroperasinya bandara Miangas membuka sumber ekonomi baru bagi warganya. Dari semula menangkap ikan, kini menjamu kedatangan wisatawan. Dari hanya menjual barang, sekarang mulai menawarkan beragam jasa unggulan.

Proses pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan akibat interaksi antara kaum pendatang/pelancong dan warga lokal juga semakin intens. Dengan begitu, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan di Miangas akan berlangsung semakin cepat.

Ke depan, tentu kita berharap warga Miangas bisa mendulang potensi yang lebih besar lagi. Pembangunan akomodasi dan kawasan wisata, misalnya. Tidak perlu langsung hotel bintang lima, cukup dimulai dari penginapan sederhana saja. Sebab siapa pun yang pernah ke Miangas pasti setuju, pantai pasir putih di sana lebih indah dan asri ketimbang pantai Pandawa di Bali.

Kalau tidak percaya, silakan kalian tengok foto-foto di atas. Itu adalah salah satu pantai di Kepulauan Talaud, yaitu Pantai Sara Besar. Pasirnya putih, seputih tepung. Keasriannya masih terjaga sebab pulau berukuran 2,4 km² ini tidak berpenghuni. Penerbangan ke Miangas, selain menambah daftar tujuan berlibur bagi para pejalan, juga menghidupkan potensi sektor pariwisata bagi warga lokal.

Pembangunan bandara Miangas adalah salah satu contoh keseriusan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam menata sektor transportasi selama lima tahun terakhir. Arah pembangunannya jelas: paradigma Jawa sentris harus diubah menjadi Indonesia sentris. Itu semua demi mengatasi ketimpangan di daerah.

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah telah membangun banyak infrastruktur transportasi di daerah 3TP (Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan). Dilansir dari laman resmi Kemenhub, pembangunan tersebut berupa penyediaan sarana dan prasarana di 18 rute tol laut.

Selain itu, ada pula 891 trayek angkutan perintis (angkutan jalan, kereta api, laut, dan udara), serta pembangunan dan pengembangan 131 bandara di daerah rawan bencana, perbatasan, dan terisolir. Untuk meningkatkan konektivitas logistik, 39 titik Jembatan Udara juga dibangun di wilayah Indonesia bagian timur.

Asal tahu saja, laju pembangunan infrastruktur transportasi 2014—2019 adalah yang tercepat sejak Indonesia merdeka. Kalau mau dikalkulasi, pembangunan bandara Miangas ataupun infrastruktur transportasi di sejumlah daerah terpencil lainnya bukan semata-mata diukur dari untung-ruginya saja. Di antara sekian banyak investasi transportasi, boleh jadi ada yang belum atau tidak akan pernah balik modal.

Akan tetapi, lebih dari sekadar balik modal, pembangunan infrastruktur transportasi adalah wujud nyata pemerintah dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Simpul-simpul akses di daerah harus dibuka.

Warga di daerah terpencil tidak boleh lagi merasa kesulitan mendapat pasokan barang gara-gara ketiadaan sarana transportasi memadai. Itulah esensi pembangunan transportasi yang sebenarnya. Jika tidak dimulai, peningkatan kapasitas ekonomi dan pemerataan pembangunan hanyalah tinggal wacana.

Selain itu, pembangunan infrastruktur transportasi juga ditujukan untuk mengejar ketertinggalan. Sebagai contoh pembangunan Mass Rapid Transportation, atau yang sudah diberi padanan menjadi Moda Raya Terpadu (MRT), di Jakarta. Setelah sekian lama direncanakan, akhirnya pada 10 Oktober 2015 pembangunan sarana transportasi massal ini dimulai juga.

Pepatah bilang, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Benar saja. Tidak sampai lima tahun, sejak 24 Maret 2019 warga Jakarta bisa menikmati kemudahan bertransportasi lewat MRT. Dari bundaran Hotel Indonesia hingga bilangan Lebak Bulus dapat ditempuh dalam waktu 30 menit saja!

Tak pelak, beroperasinya MRT membuka harapan tinggi bagi warga ibukota dan sekitarnya. Terutama bagi mereka yang bekerja di kawasan perkantoran. Selama ini, jalan raya di Jakarta memang terkenal dengan kemacetannya. Saya yang bekerja dan tinggal di Jakarta, harus menyisihkan banyak waktu bila tidak ingin terlambat masuk kerja.

Dengan menggunakan MRT, waktu perjalanan akan terpangkas. Selain itu, ongkosnya juga lebih murah. Untuk rute terjauhnya saja, Hotel Indonesia—Lebak Bulus, kita cukup menyediakan saldo di kartu uang elektronik sebesar Rp14 ribu. Lantaran pembayarannya menggunakan uang elektronik, tidak ada lagi risiko membawa uang tunai seperti kehilangan uang, tidak ada kembalian, ataupun uang palsu. Sekali tap langsung melaju.

O ya, bagi saya pribadi, naik MRT itu lebih sehat. Paling tidak, kita jadi terbiasa jalan kaki dan naik-turun tangga di stasiun. Potensi stres di perjalanan juga menghilang. Sebab tidak ada lagi kemacetan, seperti yang biasa kita rasakan ketika mengendarai mobil atau sepeda motor.

Pada tataran yang lebih luas, MRT akan mengurangi kemacetan di Jakarta. Warga diberi pilihan moda transportasi yang lebih cepat dan hemat. Alhasil, penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan akan semakin berkurang. Itu berarti, polusi udara akibat asap kendaraan bermotor juga semakin menurun.

Dalam konteks ekonomi, MRT akan mengurangi kerugian akibat kemacetan. Asal tahu saja, kajian Bappenas pada 2017 menyebut dampak kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp67 triliun per tahun. Sebagian besar berupa penggunaan BBM yang sia-sia ketika kendaraan kita terjebak macet. Singkat kata, dengan menggunakan MRT, bujet bensin kita pun akan semakin berkurang.

Manfaat yang sama juga dirasakan oleh warga Palembang sejak Lintas Rel Terpadu (LRT) dioperasikan pada 1 Agustus 2018 silam. Ke depan, mobilitas dan konektivitas warga antardaerah juga akan semakin cepat seiring dengan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta—Bandung, LRT Jabodebek, dan kereta semi-cepat Jakarta—Surabaya.

Lantas, apa dampaknya bagi pemerataan pembangunan? Tentu saja ada. Ketika ongkos transportasi lebih murah, kita bisa menyimpan uang lebih banyak. Nah, kelebihan uang itu bisa kita belanjakan untuk keperluan lain yang lebih produktif. Membeli obligasi negara, sedekah, menyantuni anak yatim, dan sebagainya.

Kalau kalian hobi traveling, tabungan tadi bisa juga untuk liburan ke Miangas atau daerah wisata lainnya di Indonesia. Semakin banyak warga yang berwisata ke pelosok daerah, semakin laju geliat ekonomi di sana. Artinya, semakin cepat juga proses pemerataan pembangunan di daerah. Benar, kan?

Pembangunan transportasi yang gencar dilakukan Pemerintah selama lima tahun terakhir, tentu tidak akan sukses dan lestari tanpa peran serta warganya. Sebagai warga negara yang baik, tugas kita ialah menjaga dan mendukung segala upaya pembangunan. Oleh karena itu, ada tiga hal yang wajib kita lakukan.

1.      Membayar Pajak Tepat Waktu

Dana pembangunan infrastruktur transportasi sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data Kominfo memaparkan bahwa sepanjang 2015—2019, anggaran infrastruktur kita mencapai Rp5.519 triliun.

Dalam lima tahun ke depan, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur akan lebih tinggi lagi, yaitu mencapai sekitar Rp6.455 triliun. Untuk mendukung rencana tersebut, kita harus membayar pajak tepat waktu. Dengan begitu, ketertinggalan infrastruktur di daerah akan semakin cepat dikejar.

2.     Menjaga Sarana dan Prasarana Transportasi

Ketika menggunakan sarana atau moda transportasi, entah itu kereta api, busway, ataupun kapal laut, seyogianya kita memperlakukannya sebagaimana milik kita sendiri. Stasiun, pelabuhan, dan bandara pun harus kita jaga. Jangan mengotori, mencoret-coret, apalagi merusaknya. Supaya awet dan lestari.

Jika tidak, Pemerintah terpaksa harus mengeluarkan anggaran perbaikan untuk memperbaiki kerusakan sarana transportasi. Mubazir, kan? Lebih baik dananya digunakan untuk membangun bandara, pelabuhan, jembatan, atau trotoar ramah difabel.

3.     Menaati Tata Tertib

Sering tersiar kabar perilaku iseng oknum penumpang yang latah mengatakan “bom” di pesawat atau bandara. Perilaku ini sangat merugikan penumpang lainnya karena penerbangan terpaksa ditunda. Bayangkan apabila penumpang itu adalah warga yang ingin berobat, menikah, menghadiri rapat yang tak bisa ditunda, atau perkara penting lainnya. Tentu nasibnya akan sengsara.

Oleh karena itu, sebagai pengguna moda transportasi yang baik, kita harus senantiasa menaati tata tertib yang berlaku. Ingatlah selalu bahwa tata tertib ada untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita selama menggunakan moda transportasi. Hormatilah hak pengguna sarana transportasi lainnya selama perjalanan.

Dengan melakukan ketiga hal di atas, artinya kita sudah turut serta mendukung pembangunan transportasi yang dilakukan Pemerintah. Ingat, tanpa dukungan kita semua, pembangunan transportasi yang sudah susah-payah dilaksanakan akan berakhir sia-sia.

Akhir kata, semoga dengan mengetahui peran pembangunan transportasi bagi pembangunan bangsa, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan moda transportasi. Selamat berjalan-jalan! [Adhi]

***

Artikel ini diikutsertakan dalam Lomba Menulis Blog Kemenhub bertema “Transportasi Unggul, Indonesia Maju”. Seluruh sumber gambar yang ditampilkan dalam artikel ini telah dicantumkan pada masing-masing gambar. Sedangkan olah grafis dilakukan secara mandiri oleh penulis.